Manfaat Dana Desa Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Ketika mengunjungi suatu wilayah di luar kota, katakanlah kawasan pedesaan. Pasti sering dijumpai beberapa kendala misalnya akses jalan. Namun, di beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan ada beberapa perubahan yang lebih baik. Hal ini tak terlepas dari asas manfaat dana desa yang di pelopori oleh Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Desa sejak 3 tahun lalu, tentunya memiliki  tujuan luhur yakni untuk pemberdayaan desa secara tepat. Memberi kesempatan keleluasaan dan kemandirian bagi unit desa dalam mengambil keputusan serta melahirkan langkah ekonominya sendiri. Nantinya, akan mampu menjalankan secara bertahap namun pasti untuk menuju desa berdaya dan sejahtera.

Rembug Desa Nasional - Kampung Mataraman

Rembug Desa Nasional 2017 (Doc.Pribadi)

Salah satu wujud nyata, pemanfaatan dana desa adalah kawasan Kampung  Mataraman yang menjadi tempat kegiatan bertajuk 'Rembug Nasional 2017'. Event yang berlangsung selama dua hari ini sejak tanggal 26-27 November 2017 tepatnya berada di wilayah Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Acara ini juga dihadiri oleh ribuan kepala daerah dari berbagai penjuru nusantara. Dipilihnya Kampung Mataraman karena area ini merupakan suatu wilayah yang dikelola langsung oleh BumDes, dengan suasana sekitar yang disuguhkan tentu saja dirasa cukup pas menikmati spirit dan kenyamanan nuansa pedesaan.

Berada di Kampung Mataraman seakan menghadirkan kembali suasana perkampungan khas Yogyakarta tempo dulu lengkap dengan segala pernak perniknya. Konsep utama tempat ini adalan nuansa pedesaan pada zaman kerjaan Mataram, dengan rumah interior joglo, design kayu dan bambu mendominasi bebeberapa bangunan di sana. Seperti jembatan bambu diatas danau kecil dengan di sampingnya persawahan, sungguh suasana yang syahdu.

Sejatinya, Kampung Mataraman bisa dikatakan sebagai salah satu pusat kuliner dengan nuansa pedesaan yang ditawarkannya. Pengelola tempat makan ini menggabungkan semua unsur mulai dari menu makanan, cara memasak yang tradisional, suasana pedesaan, cara berpakaian para pekerjanya, hingga adanya sepeda ontel yang menjadi transportasi andalan di zaman dahulu.

Kampung Mataraman (Doc.Pribadi)

Acara Rembug Desa Nasional ini bisa dikatakan juga sebagai Festival Kebangkitan Ekonomi Indonesia dari Desa (FKEID) yang menghadirkan kreatifitas warga desa dengan balutan kostum khas, serta arak-arakan menarik yang diwakili sekitar 33 desa di sekitar Panggungharjo. Sebagai media untuk menampilkan berbagai potensi yang dimiliki oleh berbagai desa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Selama kegiatan Rembug Nasional berlangsung, Kampoeng Mataraman disulap menjadi 3 area agar lebih tertata apik. Yakni meliputi Area pertama yang terdiri atas booth  yang menampilkan berbagai Bumdes dan Produk Unggulan Kawasan. Area kedua merupakan area wisata desa Kampoeng Mataraman. Area ketiga, dihubungkan dengan jembatan dari Kampoeng Mataraman, adalah Area pelaksanaan Rembug Desa dengan sebuah tenda cukup besar yang bisa menampung ratusan orang dan di luar samping tenda ada booth yang menjual aneka produk UMKM Desa.

Ada beberapa tema besar yang dibahas dalam rembug Desa Nasional ini. Seperti dampak Undang-Undang desa terhadap pembangunan lokal, inovasi desa, kelestarian lingkungan dan kawasan berkelanjutan, serta tumbuh berkembangnya BumDes. Keseluruhannya dibahas secara mendalam dari berbagai perspektif dan kondisi suatu desa.

Bapak Wahyudi Anggorohadi, Kades Panggungharjo mengungangakapkan "Melalui Rembug Desa Nasional ini diharapkan akan mampu membangun kedaulatan desa. Kekayaan hayati yang melimpah ruah seperti udara bersih, air bersih, dan pangan sehat menjadi unsur kemakmuran desa yang kedepannya bisa menjadi suatu berharga di masa medatang. Melalui kegiatan ini, bangkitkan kesadaran bahwa pembangunan perekonomian nasional bisa dimulai dari desa."

Pembangunan desa dan daerah secara merata menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kurun waktu tiga tahun ini sejumlah anggaran telah di salurkan untuk mewujudkan berjalannya agenda, hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari program nawacita. Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun.

Bpk Wahyudi & Bpk Eko Sandjojo

"ini menjadi sebuah momentum untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan yang orientasinya untuk penduduk di desa serta segenap warga negara. Sebab itu, semua harus berpartisipasi bersama membangun desa dan mengawasi pelaksanaannya. Tidak perlu ragu jika ditemukan indikasi penyelewengan, karena dalam hal ini Kami juga telah membentuk satgas dana desa." Bapak Eko Putro Sandjojo menuturkan di acara Rembug Nasional 2017 lalu.

Manfaat dana desa dari anggaran setiap tahunnya telah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan pembangunan jalan desa lebih dari (120 kilometer), jembatan (1.960 kilometer), pasar desa 5.220 unit, BumDes 21.811, embung (2047), irigasi (41739) dan sarana olahraga (2336).

Bukan hanya mendukung kegiatan ekonomi, manfaat dana desa juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan pembangunan (21.357 unit) PAUD , (13.973 unit) Posyandu, (6.041) unit Polindes, (82.356) MCK, (32.711 unit) air bersih, (291.393) penahan tanah dan (45.865) sumur.

Pengembangan infrastruktur desa

Jika infrastruktur desa semakin baik, ekonomi akan bertumbuh dan daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan kata lain perekonomian desa mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan para pemudanya lebih memiliki kesempatan luas untuk membangun desanya.

Kementerian Desa telah berhasil memaksimalkan pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan. Segenap pengembangan ini telah membantu masyarakat pedesaan dan pastinya untuk jangka panjang yang akan berpengaruh juga kepada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dalam sebuah kesempatan diskusi bersama di salah satu pendopo, Bapak Eko melontarkan pertanyaan, apa sebenarnya yang selama ini mengidentikan desa menjadi tertinggal ?. Hal itu sebenarnya tak lepas dari problematika investasi pasca panen, sehingga banyak kekhawatiran resiko yang akan terjadi.

Bapak Eko pun menekankan, investasi pascapanen harus digalakkan sehingga bisa menyerap produksi pertanian bisa terus meningkat. Melalui program Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian, yakni one village one product. Supaya produksi sumber daya itu berfokus sehigga akan lebih menghasilkan yang terbaik. mengidentifikasi pada produksi berdasarkan kearifan lokal, seperti produksi hasil pertanian atau perkebunan.

Contoh kongkritnya adalah keberhasilan Halmahera. Wilayah timur Indonesia ini terbilang jauh dari pusat kota, tapi dengan ketekunan kepala desa bekerja sama dengan segenap warganya bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Dengan bibit unggul penanaman jagung, manfaat dana desa sudah cukup terlihat hasilnya.

Target Pengembangan Desa

Prioritas percepatan pembangunan desa akan terus digencarkan yakni melalui peningkatan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data terakhir yang dihimpun, total jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.954 desa. Pemerintah menargetkan hanya sekitar 5.000 desa yang masuk kategori desa tertinggal. Dimana sudah 2.000 diantaranya desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang lalu target kemudian menjadi desa maju dan mandiri.

Di waktu yang bersamaan, BNI pun meluncurkan program BUMDes Mall. Yakni serupa Marketplace ataupun e-commerce untuk membawa produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades) yang dihasilkan dari bumdes se-Indonesia  yang bisa dipasarkan secara online.

Desa sebenarnya merupakan daerah potensial, sekitar 80 persennya mendominasi wilayah Indonesia. Akan tetapi, persentase penduduknya justru lebih banyak mencari kehodupan di kota, ini memang tak terlepas dari paradigma di tengah masyarakat. Dengan berkembangnya perekonomiam di desa, dapat membawa lompatan besar bagi tumbuh-kembangnya pemerataan pembangunan suatu daerah. Berasas ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial akan menstabilisasikan ekonomi nasional secara menyeluruh dan merata.

Figur Bapak Eko Putro Sandjojo

Bapak Eko Putro Sandjojo (Doc. Pribadi)

Dalam pandangan Saya, ketika sesi diskusi saat itu. Bahwa sosoknya tampak supel dan terbuka. Pria kelahiran Jakarta,  21 Mei 1965 ini pernah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta sebelum kemudian meraih gelar sarjana di bidang elektro dari University of Kentucky pada 1991. Selanjutnya, gelar Master of Business Administration diraihnya dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) Jakarta, pada tahun 1993.

Menggantikan Bapak Marwan Jafar pada posisi sebelumnya, Bapak Eko Putro Sandjojo menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia pada Kabinet Kerja.