Percepatan Proyek Strategis Nasional, Bantu Pulihkan Ekonomi

Pandemi Covid-19 yang telah menyerang secara global tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakatnya, tapi juga mempengaruhi sektor perekonomiannya yang mengalami tekanan cukup berat karena dampak dari penyebaran virus tersebut. 

Kendati kondisi belum sepenuhnya pulih, Pemerintah terus bahu membahu untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Dimana agenda-agenda strategis bagi kepentingan bangsa dan negara yang menjadi prioritas  tidak boleh berhenti dan tetap harus dilanjutkan.

Terkait proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan, percepatan pelaksanaannya menjadi prioritas terutama yang berdampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional yang di dukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Dalam acara media gathering bertajuk "Akselerasi Pelaksanaan PSN Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi" disampaikan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil lakukan percepatan penyelesaian 32 proyek strategis nasional Senilai Rp 158,8 Triliun selama pandemi. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun. 

Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020 - November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun.

Berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Mayoritas proyek-proyek berskala besar ini pembangunannya sudah dimulai pada tahun 2016 saat ini sudah beroperasi secara penuh. 

Ketua tim KPPIP, Bapak Wahyu Utomo menyampaikan "PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Proyek Strategis Nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66%), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94%), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruh PSN.

Pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan sejak periode 2016 hingga November 2021, misalnya terdapat 3 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang. 

Tidak hanya itu saja, di infrastruktur lainnya sudah ada 22 bendungan PSN telah rampung dibangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik. Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.

Melalui bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan berbagai langkah strategs lewat pembangunan infrastruktur disamping juga merancang berbagai pembiayaan alternatif yang tidak hanya  berfokus pada APBN atau APBD. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN namun tetap bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur. 

Saat ini Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC) yang merupakan kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah dikawasan tersebut. Skema Land Value Capture (LVC) sebagai salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang juga telah banyak diterapkan di berbagai negara.

Land Value Capture (LVC) ini sebagai bentuk inisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024. Sehingga nantinya diharapkan bisa meningkatkan minat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui peningkatan kepastian pengembalian investasi dan meningkatkan dampak positif dari infrastruktur yang baru dibangun. 

Sampai saat ini masih belum ada kepastian  kapan akan berakhirnya pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya dibutuhkan langkah strategis untuk pemulihan perekonomian.  Hal ini tentu juga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat bersama.